MANADO, Sumber Berita ID – Anggota Komisi III DPRD Manado, Jean Sumilat memberikan salah satu bukti bahwa pemerintah kota lebih memilih mengorbankan anggaran honor THL, gaji kepala lingkungan, dana Lansia untuk penanganan Covid-19 dan melindungi proyek berbandrol miliaran rupiah.
“Ada beberapa bukti, pemerintah mengamankan anggaran proyek dan honor THL serta lainnya digeser untuk penanganan Covid-19. Contohnya, proyek senilai 3 miliar lebih untuk penataan Taman Godbless Park yang tanggal kontraknya 15 Oktober 2020. Padahal proyek itu tidak terlalu urgen untuk dilaksanakan. Seandainya pemerintah pro THL, kenapa bukan anggaran proyek itu saja yang digeser untuk dana Covid atau pembayaran honor THL,” kata Sumilat.
Lanjut dia, dengan adanya pelaksanaan proyek besar di Kota Manado, pemerintah mengabaikan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian daerah.
“Pada diktum 2, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui: Pada huruf C dijelaskan, rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pembangunan infrastuktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya (poin 6),” ungkap Sumilat mengutip keputusan dua menteri.
Ia menegaskan, pengerjaan proyek fisik yang tidak bersifat mendesak dilaksanakan pemerintah kota, menjadi bukti bahwa eksekutif lebih memihak kepada proyek.
“Anggaran proyek besar tidak digeser. Anggaran honor yang sudah jelas menyangkut kesejahteraan digeser. Silahkan masyarakat Manado, khususnya THL, Pala dan Lansia menilai sendiri apakah pemerintah kota pro rakyat atau pro proyek,” sindir Sumilat. (***)
