oleh

FPDIP Manado Pastikan Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas Dalam Perjuangan

-Headline, Politik-1.071 views

MANADO, Sumber Berita ID – Terkait pembatalan melanjutkan pembahasan APBD-P Kota Manado Tahun 2020 oleh lembaga DPRD, Fraksi PDIP menjadi sasaran utama dari pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan itu.

Pasalnya, FPDIP dianggap merupakan aktor utama penolakkan APBD-P, dikarenakan nakhoda lembaga DPRD Kota Manado dibawah kendali FPDIP sang pemilik kursi ketua dewan.

Tak hanya kontra atas putusan DPRD, sejumlah kalangan pun mengapresiasi langkah yang diambil ketua dewan Aaltje Dondokambey. Sikap pro dewan datang dari para pihak yang menilai bahwa lembaga dewan telah menyelamatkan uang rakyat dari dugaan penyalahgunaan kepentingan politik jelang 9 Desember 2020.

Dari deretan kritikan para pihak yang kontra, DPRD dituding tidak pro terhadap masyarakat dilatarbelakangi kepentingan THL dan Pala yang sudah berbulan-bulan tidak menerima honor maupun gaji.

Atas kritikan itu, anggota FPDIP Jeane Laluyan mengundang para pihak yang benar-benar ingin memperoleh kebenaran dari polemik APBD-P Kota Manado.

“Saya yakin, pihak-pihak yang saat ini sedang menyerang lembaga dewan, masih gagal paham dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Saya rasa juga, ada pihak yang kurang informasi. Kalau memang ingin mengetahui kebenaran, mari duduk bersama dan saya sangat siap membeberkan semua hal yang menyebabkan pembahasan APBD-P ini tidak dapat dilanjutkan,” kata Laluyan.

Srikandi PDIP yang terkenal vokal ini menyayangkan dengan adanya prasangka yang tidak baik terhadap keputusan lembaga DPRD Kota Manado, khususnya kepada FPDIP.

“PDIP bersama rakyat. Kami partai wong cilik. FPDIP dalam mengambil setiap keputusan di lembaga dewan, selalu berpijak kepada kepentingan rakyat. Kalau saat ini ada yang mengatakan FPDIP tidak berpihak kepada rakyat, kami patut mempertanyakan rakyat yang mana dulu? Sebab, soal THL, Pala dan program bansos sudah dianggarkan. Kalau pihak eksekutif beralasan sudah digeser untuk penanganan Covid, itu sangat tidak baik. Kenapa bukan anggaran dari puluhan proyek saja yang digeser, bukannya honor atau gaji. Silahkan publik menilai, eksekutif berpihak kepada rakyat atau pro proyek,” tungkasnya. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed