Manado, Sumber Berita – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Pergub) menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Namun hal tersebut masih menjadi polemik, dikarenakan draft KUA PPAS yang disodorkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dinilai masih kurang.
Setidaknya hal itu yang diungkapkan oleh anggota DPRD kota Manado, Jimmy Gosal SH MH, pada Selasa (29/09).
Menurutnya, peruntukkan dari tiap instansi dari draft tersebut masih kurang lengkap dan detail sehingga kontrol penggunaanya tidak akan maksimal ketika dipertanggungjawabkan.
“Ini tujuannya pada pembahasan. Lantas ketika masuk tidak lagi kita meraba-raba pemakaiannya nanti,” ujarnya.
Personil Komisi II ini pun menjelaskan, draft tersebut tidak akan mudah dipahami jika ditulis untuk setiap instansi, karena yang tertera hanya totalnya saja.
“Agar dalam pembahasan bisa terang benderang, ketika berkasnya masuk harus sudah lengkap item-itemnya, agar kita tidak kewalahan saat pembahasan,” katanya.
Sekretaris Fraksi PDIP ini juga mengaku, laporan itu menjadi kebutuhan bagi masyarakat Manado yang sangat mendesak.
“Tapi, penting pula untuk diterangkan sedari awal, sehingga tidak memakan waktu lama ketika dibahas,” katanya.
Diketahui, dalam draft tersebut instansi dengan anggaran terbesar ada di Dinas Kesehatan yang digunakan untuk perlengkapan alat medis. (red)
