Manado, Sumber Berita ID – Pemerintah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akan menghadapi tantangan cukup berat dalam pengelolaan keuangan daerah di Tahun anggaran 2026.
Pasalnya, ada Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat secara signifikan yang memberikan dampak langsung kepada pemerintah daerah.
Tak tanggung tanggung, TKD ke Kota Manado di tahun 2026 nanti diproyeksikan mengalami penurunan TKD sebesar Rp 241 miliar pada tahun 2026.
Hal ini dikatakan oleh Sekretariat Daerah Kota Manado, dr. Steaven Dandel ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, sejak Minggu hingga Kamis (30/10/2025).
Angka ini, kata dia, cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi sejumlah sektor strategis.
“Penurunan ini tentu akan berdampak pada pelayanan publik, kinerja pemerintahan, dan juga progres pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian dan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.100 Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia ini menjadi forum penting untuk menyamakan arah kebijakan fiskal pusat dan daerah menjelang tahun anggaran 2026.
“Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk konsolidasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan,” ujar dr. Steaven Dandel kepada wartawan di Manado, usai mengikuti sesi pleno Kemendagri, Rabu (29/10).
Data nasional menunjukkan, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 menurun menjadi sekitar Rp 650 triliun, atau turun hampir 30 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun. Tren ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran ke Kementerian dan Lembaga (K/L), sebagai upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan program strategis nasional langsung di daerah.
Pemerintah pusat, melalui RAPBN 2026, mengalokasikan Rp 1.341 triliun untuk kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program di daerah mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Dandel, sinergi ini menjadi kunci untuk menekan dampak penurunan TKD.
“Melalui rakor ini, kami diminta agar program-program nasional itu bisa dioptimalkan di daerah sebagai substitusi dari turunnya TKD. Artinya, daerah harus aktif mengakses dan mengawal program pusat supaya pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Manado akan segera melakukan review terhadap prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan dengan proyeksi penurunan pendapatan transfer. Fokus utama, kata dia, tetap pada layanan dasar masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, dan efisiensi belanja pemerintahan.
Rakor yang digelar di IPDN Jatinangor ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah penurunan fiskal.
“Kita ingin memastikan agar koordinasi pusat dan daerah berjalan seirama. Penurunan TKD tidak boleh mematikan layanan dasar dan produktivitas ekonomi di daerah,” ujar Tito dalam siaran resmi Kemendagri.
Selain sesi pleno, kegiatan juga diisi dengan diskusi sektoral, analisis fiskal daerah, dan simulasi perencanaan terpadu antara Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Menutup keterangannya, dr. Steaven Dandel menyebut bahwa hasil rakor ini akan menjadi bahan pembahasan teknis bersama perangkat daerah dan DPRD Kota Manado.
“Kita tidak bisa hanya menunggu transfer pusat. Harus ada kreativitas fiskal, optimalisasi PAD, dan efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Manado siap melakukan penyesuaian agar target pembangunan tetap tercapai,” pungkasnya.
Rakor Sinkronisasi Program Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah di IPDN Jatinangor merupakan agenda tahunan Kemendagri. Tahun 2025 ini diikuti lebih dari 1.100 peserta dari seluruh Indonesia dan difokuskan pada sinkronisasi fiskal tahun anggaran 2026, menyusul perubahan kebijakan TKD nasional yang menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.(don/*)
