Manado, Sumber Berita ID – Kinerja KPU Sulut kembali diapresiasi di tingkat nasional, kali ini di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
Apresiasi atas kinerja tersebut nyata dalam pelaksanaan rapat koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Strategi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024.
Di sela-sela rakor yang dihadiri jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi, Sekretaris, Kabag KPU Provinsi yang membidangi keuangan dan hukum, KPU Sulut mendapatkan dua penghargaan tanda apresiasi kinerja.
Penghargaan pertama adalah terbaik ketiga dalam kategori evaluasi atas pelaksanaan Sistwm Akuntabilitas Kinerja Instamsi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja (Satker) sedang.
Penghargaan lainnya adalah sebagai salah satu KPU Provinsi yang mencapai angka 100% untuk kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada KPK.
Dua penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Ketua KPU Sulut yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon.
Tinangon mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh KPU RI melalui Inspektorat KPU. Hal ini menurutnya merupakan buah kerja keras dan kepatuhan semua komponen di KPU Sulut.
“Terima kasih kepada jajaran komisoner dan sekretariat KPU Sulut dan KPU Kabupaten/Kota se Sulut atas kerjasamanya. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami bekerja lebih baik lagi,” ungkapnya.
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dibuka Anggota KPU Mochammad Afifuddin secara resmi di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Melansir akun resmi medsos KPU RI, Afif menyampaikan bahwa KPU tengah memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan kerja pengelolaan kepemiluan berjalan dengan baik. Dirinya menekankan mitigasi dan manajemen risiko harus berjalan di KPU.
Turut hadir Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna, Inspektur Wilayah I M Syahrizal Iskandar, Inspektur Wilayah II Pujiastuti, Inspektur Wilayah III Mars Anshori Wijaya, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik Novhy Hasbhy Munnawar. Peserta adalah Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris serta Kepala Bagian Hukum, SDM dan KUL. (*)
