Manado, Sumber Berita ID – Dalam rangka menyelaraskan setiap program Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Penyuluhan Produk Hukum.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2024.
Kegiatan ini digelar di Sutan Raja Amurang, pada Selasa (23/07/2024).
KPU Sulut mengundang partai politik (parpol), organisasi masyarakat (ormas), pegiat pemilu, media serta perwakilan PPK sebagai peserta.
Dijelaskan oleh Ketua KPU Minahasa Selatan (Minsel), Tommy Moga, tahapan-tahapan krusial di Pilkada 2024 ini sedang berjalan, untuk itu pentingnya semua masyarakat mengetahui produk-produk hukum sebagai acuan.
Senada juga diterangkan oleh anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon. Tinangon mengatakan penyuluhan produk hukum ini bertujuan untuk penyebarluasan terkait pengaturan-pengaturan dalam penyelenggaran Pilkada 2024.
“Seperti kita ketahui dalam konteks Pilkada itu sendiri ada 3 aspek yang penting untuk kita ketahui bersama yakni mengenai kerangka hukumnya, proses penyelenggaraannya serta penegakkan hukumnya yang mana dari ketiga aspek ini semua berkaitan dengan hukum perlu untuk disampaikan dan menyamakan persepsi kepada stakeholder sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan kedepannya,” urainya.
Disisi lain Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola juga menerangkan terkait tantangan yang akan dihadapi di Pilkada 2024 ini yakni untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini minimal menyamai tingkat partisipasi di Pemilu lalu yang mencapai angka rata-rata di atas 82%.
Selain itu ada catatan lain mengenai Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) yang mengukur tingkat partisipasi pemilih tidak hanya pada hari-H pemungutan suara tetapi juga di setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Saat penutupan kegiatan Ketua KPU Sulut Kenly Poluan juga mengungkapkan kegiatan ini juga sebagai upaya KPU Sulut untuk menyamakan persepsi terkait produk hukum pilkada. “Sehingga agenda pilkada ini dapat menjadi agenda kita bersama,” ujarnya.
Di kegiatan ini, menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya yakni Akademisi Dr Goinpeace Tumbel SSos MSi MAP, Dr Mayske Liando, MPd, Kepala BIN Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Asintel Kajati Sulut Marthen Thandi, dan Kasubdit Kamneg Polda Sulut Nanang Nugroho terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pilkada. (*)
