Manado, Sumber Berita ID – Sebagai sayap PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sulawesi Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Manado menyesalkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah memakan banyak korban jiwa di kalangan rakyat.
“Kami DPD Repdem Sulawesi Utara yang adalah sayap dari PDI Perjuangan sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat. Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap. Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara. Atas dasar hal tersebut, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil”, kata ketua DPD Repdem Sulawesi Utara, Fredy Ratumbanua, SE, pada Jumat (05/03).
Ketua DPC Repdem Manado, Zeth Dirk Nathan turut memberikan pernyataannya mengenai konflik di Myanmar tersebut. Menurutnya jalan demokrasi harus dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah.
“Repdem Manado berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya. Dalam politik, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan _rules of the game_ yang harus dihormati bersama. PDI Perjuangan sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dan lainnya, sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat. Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut”, kata Nathan yang turut diamini oleh, Wakil Ketua (Waka) bidang pendidikan dan kaderisasi, Berel R Paendong, Waka bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Charles K Watung, Waka bidang advokasi hukum HAM, Sharon Areros, Waka bidang politik dan ideologi, Gland Igah Rindengan, dan Waka bidang penggalangan buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota, Andika Lilipory.
Tambah Nathan, bahwa sikap Repdem tersebut tidak mencampuri urusan dari negara lain, namun sikap Repdem bertujuan agar terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban.
“Sikap dari Repdem ini bukan bertujuan untuk campur tangan urusan dalam negeri dari negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung. Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rejim militer di Myanwar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu. Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog”, tutupnya. (bonds)
